silmeekaffah

 

LANDASAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA MEDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Wajib simpan rahasia kedokteran adalah kewajiban seorang dokter di sarana pelayanan kesehatan pada saat melaksanakan praktik, misalnya praktik mandiri, puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain bahkan setelah melakukan praktik, kewajiban menjaga rahasia ini juga tertera, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi wajib menyimpan rahasia kedokteran. Kode etik dalam praktik kedokteran di Indonesia di adopsi dari International Code of Medical Ethics, sehingga hingga saat ini Privacy dan Confidentiality ini diatur baik dalam kode Etik Kedokteran Indonesia.

baca juga "Landasan sosiologis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelanggaran rahasia medis" https://mirqafath.blogspot.com/?zx=1b857bc029cef860

A.    Pelanggaran Hukum Pidana Terhadap Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

Hukum Pidana adalah suatu pelanggaran akibat perbuatan atau tindakan yang merugikan seseorang disertai sanksi yang telah dibentuk oleh pihak yang berwenang, Hak pasien dilindungi oleh hukum dan sanksi bagi pelanggarnya pada Pasal 322 ayat (1) KUHP. Biasanya hukum tidak khusus bicara tentang rahasia medis tapi tentang rahasia profesi pada umumnya. Di Indonesia membuka rahasia pasien oleh dokter dapat dihukum berdasarkan Pasal 322 KUHP:

a)      Barang siapa degan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

b)      Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

baca juga "landasan budaya pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelanggaran rahasia medis" https://hilmaliah.blogspot.com/Landasan

B.     Pembukaan Rahasia Kedokteran

Rahasia kedokteran dapat dibuka untuk suatu keadaan tertentu, hal ini dimaksudkan memberikan manfaat bagi pasien itu sendiri dan kepentingan masyarakat lain. Di Indonesia pengungkapan rahasia kedokteran diatur oleh UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Pasal 48 ayat 2: “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum untuk kepentingan penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”. Ketentuan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Pasal 5 :

a)      Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepetingan kesehatan pasien memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b)      Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.

C.     Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis

Kewajiban menjaga rahasia kedokteran ini harus di junjung tinggi oleh dokter dan tenaga kesehatan lain, karena kerahasiaan ini merupakan hak atas privacy oleh sipasien.

Ketentuan tentang rahasia kedokteran selain diatur dalam (KUHP) ketentuan ini juga diatur dalam Undang-undang khusus dalam hukum kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 berbunyi:

a)      ayat (1) setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran;

b)      ayat (2) rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian ketentuan Pasal 48 UU Nomor 29 Tahun 2004 tersebut tidak mengkriminalisasikan perbuatan menyimpan rahasia kedokteran, tetapi ketentuan pasal 322 KUHP tetap dapat diberlakukan terhadap pekerjaan dokter.

baca juga "Landasan Filosofis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis" https://atikfauziahh.blogspot.com/

sumber jurnal : http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2007